Peraturan Daerah nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan pajak daerah guna meningkatkan penerimaan daerah. Pajak daerah mempunyai peranan penting untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Permasalahan ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat menjadi isu sensitif dalam bidang pengelolaan keuangan negara. Pemerintah daerah dituntut agar dapat lebih mandiri secara fiskal maupun birokrasi. Sebagai konsekuensi, pemerintah daerah dihadapkan pada berbagai tantangan dalam upaya menggali, mengembangkan, serta memaksimalkan potensi fiskal yang dimiliki. Pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang baik diharapkan dapat meningkatkan kemandirian daerah dan berkontribusi nyata pada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Sebelum penerapan aplikasi sipad, wajib pajak melakukan pembayaran secara manual melalui loket pelayanan pajak di Badan Keuangan Daerah. Pelayanan manual mengakibatkan wajib pajak harus bertemu dengan fiskus/petugas pajak sehingga terjadi antrian panjang di kantor pelayanan serta membutuhkan surat menyurat administrasi perpajakan yang jumlahnya sangat banyak. Selain itu, capaian realisasi pendapatan pajak daerah hanya sebesar 84 miliar pada tahun 2016 dan 103 miliar pada tahun 2017. Sedangkan setelah implementasi sipad, capaian pendapatan dari pajak daerah naik menjadi 134 miliar di tahun 2018 dan 149 miliar di tahun 2019. Proses pelayanan pajak daerah kepada masyarakat di Kabupaten Boyolali menjadi lebih mudah dan fleksibel secara online. Inovasi Sistem Informasi Pajak Daerah (Sipad) sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dengan mengedepankan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Sipad mengintegrasikan semua jenis pelayanan pajak dalam satu aplikasi yang komprehensif dan mudah diakses. Fleksibilitas aplikasi Sipad dapat menjangkau khalayak wajib pajak di lingkungan Pemda Boyolali baik yang berdomisili di lingkup lokal, nasional, maupun global. Melalui tahapan sederhana dan tampilan yang mudah dipahami, pengguna cukup membutuhkan waktu singkat untuk menyelesaikan transaksi pajak daerah. Bagi para pemangku kebijakan, proses pengambilan keputusan dapat lebih cepat dihasilkan dengan memanfaatkan laporan yang dihasilkan oleh Sipad