Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik diperlukan sumber- sumber pembiayaan yang sah sesuai Peraturan Perundang-undangan. Selain retribusi, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan bagi Daerah. Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah akan menjadi pedoman dalam upaya penanganan dan pengelolaan pajak daerah guna meningkatkan penerimaan daerah. Pajak daerah mempunyai peranan penting untuk mendorong pembangunan daerah, meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Selain itu dengan Peraturan Daerah diharapkan ada peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penerimaan pendapatan daerah harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Akan tetapi sejalan dengan perubahan perkembangan jaman dan peraturan yang berlaku, sering kali masih terjadi beberapa permasalahan dalam beradaptasi. Permasalahan tersebut tidak hanya berasal dari aspek pengendalian pendapatan daerah, namun dari berbagai aspek seperti aspek perencanaan anggaran, pengelolaan barang milik daerah, dsb. Pembangunan ekonomi saat ini menuntut pemerintah maupun masyarakat untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi-potensi yang dimiliki oleh suatu daerah dalam rangka menunjang perekonomian kearah yang lebih baik. Potensi pajak sangat menentukan besarnya pajak daerah yang dapat dipungut, dengan demikian besarnya potensi pajak perlu diketahui untuk menetapkan besarnya target penerimaan pajak pada suatu periode. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan PAD yang paling potensial dalam memperbesar porsi PAD. Pajak memainkan peran yang penting dalam proses untuk menghasilkan penerimaan dan untuk menjalankan berbagai aktivitas dalam perekonomian. Kewenangan pemerintah daerah dalam hal mengumpulkan pajak seharusnya menjadi modal utama dalam upaya meningkatkan PAD untuk membiayai kegiatan pembangunan. Peningkatan penerimaan atas pajak hanya bisa tercapai apabila pemerintah daerah memiliki kemampuan dalam mengestimasi besar potensi pajak yang dimilikinya. Belum optimalnya penggalian PAD selama ini terutama disebabkan oleh belum mampunya pemerintah daerah mengestimasi besar potensi pajak yang dimilikinya. Besarnya potensi pajak menjadi dasar penentuan target penerimaan per jenis pajak bagi daerah. Hal ini bergantung pada kesadaran terhadap potensi yang dimiliki daerah tersebut. Bidang Pengendalian Pendapatan Daerah mempunyai tugas melakukan pengurusan dana pendapatan asli daerah, transfer pusat dan antar daerah serta Iain-lain pendapatan daerah yang sah, menyusun rencana pendapatan, menghitung realisasi pendapatan, menghitung dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah serta menyusun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pendapatan daerah. Kendala yang masih terjadi dan menjadi tanggungjawab adalah tersedianya data yang tertata, tersturktur dan terintegrasi baik dengan rekan satu bidang maupun antar bidang. Banyaknya dokumen-dokumen yang ada di hard drive komputer mengakibatkan seringnya dalam proses pencarian file menjadi lebih lambat. Selain itu seringkali terjadi double data yang menyebabkan data menjadi rancu. Hal ini menjadi kurangnya efisien dan efektif. Belum terintegrasinya dokumen-dokumen dalam satu bidang/ sub bidang juga menjadi salah satu faktor double data, karena pada saat meminta akses dokumen harus copy paste menggunakan flashdisk/ melalui email/ aplikasi pesan. Sehingga seringkali dijumpai data antar rekan berbeda. Untuk itu diperlukan sistem yang dapat memantau agar data-data dapat terintegrasi