Dinas Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat DLH adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali merupakan leading sektor dalam menjalankan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali.
Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, tugas pokok
Analis Lingkungan Hidup adalah Melakukan kegiatan analisis dan penelaahan dalam rangka penyusunan rekomendasi
kebijakan di bidang lingkungan hidup.
Dalam rangka optimalisasi kegiatan pemetaan kegiatan industri di Kabupaten Boyolali maka dapat menggunakan GIS (Geographic Information System) atau SIG (Sistem Informasi Geografis). Sistem Informasi Geografi (SIG) adalah suatu sistem informasi yang dirancang untuk bekerja dengan data yang bereferensi spasial atau berkoordinat. SIG memadukan antara data grafis (spasial) dengan data teks (atribut) objek yang dihubungkan secara geografis di bumi (georeference) serta dapat menggabungkan data, mengatur data, dan melakukan analisis data yang akhirnya akan menghasilkan keluaran (output) yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan.
Belum optimalnya pemetaan sumber pencemar di Kabupaten Boyolali, merupakan salah satu masalah yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka gagasan pemecahan isu dalam aktualisasi ini adalah Optimalisasi Penerapan GIS (Geographic Information System) Untuk Memetakan Sebaran Sumber Pencemar di Kabupaten Boyolali.
Kegiatan dilakukan melalui 5 (lima) tahapan kegiatan yang meliputi,
(1) Melaksanakan FGD dengan Bidang lain yang terkait, dalam rangka pengumpulan data awal,
(2) Melaksanakan pengelompokan data sesuai dengan peta yang akan dibuat (peta tematik),
(3) Optimaliasi penggunaan data shp (shapefile) untuk menyajikan informasi yang mengandung unsur lokasi atau data koordinat,
(4) Menyusun peta yang menyajikan informasi mengenai lokasi kegiatan industri yang berpotensi menimbulkan pencemaran di Kabupaten Boyolali dengan memanfaatkan GIS serta membuat manual book terkait penggunaan GIS untuk kepentingan pemetaan sumber pencemar,
(5) Menyajikan peta dan manual book dalam bentuk softfile dan hardfile.
Terwujudnya tata kelola daerah yang ramah lingkungan; Meningkatnya aktifitas perekonomian yang bersahabat dengan lingkungan (green economy); Terwujudnya tata kelola daerah yang ramah lingkungan; Meningkatnya aktifitas perekonomian yang bersahabat dengan lingkungan (green economy); Memetakan sebaran sumber pencemar di Kabupaten Boyolali.
Tersedianya data awal yang akan digunakan dalam pembuatan peta; Tersedianya data yang sudah dikelompokan sesuai dengan peta tematik yang akan dibuat; Adanya data shp (shapefile) untuk memudahkan penyajian informasi yang mengandung unsur lokasi atau data koordinat; Adanya peta dan buku panduan yang dapat digunakan sebagai media untuk memudahkan kegiatan identifikasi sumber atau lokasi pencemar; Adanya penyajian peta dan manual book yang memuat informaasi lokasi kegiatan industri yang berpotensi menimbulkan pencemaran di Kabupaten Boyolali yang dapat digunakan untuk identifikasi dini sumber pencemar.
Hasil dari Inovasi ini adalah telah terpetakan sebanyak 161 titik yang ada di Kabupaten Boyolali yang berpotensi mencemari lingkungan dengan prosentase 55,9 persen telah memiliki IPAL dan 44,1 belum memiliki IPAL.