Menurut Pasal 1 Angka 6 UU Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Serah-Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam, perpustakaan daerah adalah perpustakaan yang berkedudukan di ibu kota provinsi yang diberi tugas untuk menghimpun, menyimpan, melestarikan, dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan di daerah. Perpustakaan daerah atau yang disingkat menjadi perpusda merupakan perpustakaan milik pemerintah daerah yang berada pada setiap kabupaten atau kota. Perpusda atau perpustakaan daerah didirikan dengan memiliki tujuan yaitu sebagai penggerak terciptanya budaya membaca dan menulis. Perpusda atau perpustakaan daerah juga bertujuan melestarikan serta menghargai bahan bacaan yang tersedia di daerah tersebut, misalnya cerita atau dongeng daerah, karya dari para penulis daerah, dan lain sebagainya. Sesuai dengan PERDA Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2020 Pasal 8 Point 2 yang berbunyi “Masyarakat di Daerah terpencil, terisolasi, terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan Perpustakaan keliling”, maka dari itu Perpusda Boyolali mencoba menghadirkan Perpustakaan Keliling dan berusaha mengikuti perkembangan zaman dengan mencoba mengoptimalisasi data-data pendukung perpustakaan keliling dengan aplikasi perpustakaan penunjang pengelolaan koleksi buku perpustakaan Layanan perpustakaan keliling pada dasarnya bersifat terbuka, demokratis, karena perpustakaan keliling melayani semua lapisan masyarakat tanpa membedakaan status sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, kepercayaan maupun status-status lainnya. Semua warga masyarakat, tanpa mengenal batas usia, bebas memanfaatkan layanan jasa perpustakaan keliling. Sistem layanan yang digunakan perpustakaan keliling merupakan layanan terbuka, pengunjung dengan bebas mencari dan memilih bahan pustaka yang ada didalam mobil. Adanya layanan perpustakaan keliling diharapkan dapat mengurangi kesenjangan dalam mendapatkan informasi. Kesenjangan ini terjadi disebabkan oleh baik faktor kultural maupun faktor struktural. Yang dimaksud dengan faktor kultural adalah apabila ketertinggalan informasi itu karena kurangnya daya juang seseorang untuk memperolehnya, karena malas, tidak ada dukungan dari tradisi, atau lingkungan. Sedangkan apabila ketertinggalan informasi itu karena tidak tersedianya akses kepada sumber informasi, karena ketidakadilan atau karena ketidakpedulian pemerintah terhadapa kehidupan rakyatnya , ini disebut dengan faktor struktural. Dari semua itu, menyediakan infrastruktur yang merata di seluruh lapisan masyarakat akan dapat menjadi salah satu solusi dari problematika kesenjangan informasi di masyarakat yang diakibatkan oleh faktor kultural dan struktural seperti di atas. Sebab bagaimana minat baca masyarakat akan tumbuh dan budaya baca akan tercipta apabila masyarakat tidak memiliki akses yang mudah pada sumber informasi (bahan bacaan).