Tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good public goverment) sebuah tuntutan yang harus diwujudkan oleh setiap penyelenggara pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Boyolali yang berkomitmen untuk menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan berupaya untuk mewujudkan transparansi akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah. Pendapatan asli daerah (PAD) sebagai sumber dana yang harus digali secara optimal untuk menunjang pembangunan suatu pemerintah daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan di daerah yang bersangkutan serta untuk mengetahui ketergantungan terhadap pemerintah pusat, dapat diukur dari besarnya kontribusi pendapatan asli daerah khususnya pendapatan dari retribusi. Salah satu bentuk sumber pendapatan asli daerah adalah retribusi. Upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah dengan meningkatkan komponen pajak daerah dan retribusi antara lain retribusi toko, kios, los dan pelataran/oprokan pada pasar tradisional. Dinamika perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat atas pelayanan publik yang baik saat ini menjadi prioritas utama penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Boyolali yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui kualitas birokrasi dalam memberikan pelayanan prima bagi masyarakat. Konsep lama aparatur pemerintah yang bekerja lambat, dan metodologis yang sudah tidak dapat diterima oleh konsumen yang memerlukan pelayanan cepat, efisien, dan simple/sederhana. Mekanisme kerja atau urutan pelayanan belum mencerminkan kesederhanaan . Salah satu faktor signifikan yang menyebabkan kondisi tersebut adalah belum diterapkannya SOP, serta masih belum terbentuknya sinergi kinerja dengan stakeholder organisasi Pemerintah Daerah, dan pelaku usaha dan sinkronisasi antar organisasi perangkat daerah. Dari aspek penganggaran internal belum sepenuhnya mendukung kecepatan proses pengambilan keputusan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok fungsi khususnya tentang pelayanan, selain dukungan ketersediaan sarana dan prasarana layanan yang memenuhi persyaratan teknis layanan sehingga masyarakat merasa nyaman dan terlayani dengan baik. Dengan masih berlakunya pemungutan retribusi pasar secara manual berpotensi terjadinya penyalahgunaan atas pendapatan yang disetorkan, membutuhkan waktu yang lama dan jumlah personal /petugas pemungut retribusi yang banyak, serta pendapatan daerah tidak dapat segera dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah. Di samping itu pendapatan yang diperoleh dari sektor retribusi pasar yang disetor ke kas daerah hanya sesuai dengan target pendapatan yang telah ditetapkan,sehingga masih dimungkinkan untuk lebih dapat dioptimalkan. Dalam rangka perbaikan kinerja salah satunya melalui penyelenggaraan E RETRIBUSI PASAR DI KABUPATEN BOYOLALI dengan menggunakan aplikasi Sidevi (Si Dompet Virtual) . Pola kegiatan pemungutan retribusi yang semula dilakukan secara manual, akan dilakukan secara otomatis dengan menggunakan aplikasi E-Retribusi.